Suara Rakyat - Pakta integritas yang akan ditanda tangani oleh pejabat yang akan pembantu Gubernur Bengkulu Ridwan Muktidan wakilnya Rohidin Mersyah dalam menjalankan roda pemerintahan akan digelar Selasa (01/03/2016) di Sport Centre, Pantai Panjang, Bengkulu. Namun pakta integritas memiliki plus dan minus dimata Pakar Hukum Tata Negara.
Prof. Dr. Juanda, S.H, M.H, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Bengkulu misalnya menilai, pakta integritas sebuah penundukan pejabat kepada Negara melalui pemimpin daerah. “Sebenarnya fakta integritas itu adalah perjanjian atau komitmen pejabat atas integritas dalam menjalankan tanggung jawab dan fakta integritas itu merupakan suatu penundukan suatu pejabat kepada Negara melalui pemimpin daerahnya, yakni Gubernur. Dan itu sah-sah saja menurut undang-undang, ” ungkapnya, Senin (29/02).
Namun masih kata Prof Juanda, pakta integritas bukan jaminan terbentuknya pemerintahan yang baik, bersih dan pro rakyat. “Pakta Integritas ini merupakan suatu hal yang bagus untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan pro rakyat tetapi harus ada pengawasan dari pemerintah itu sendiri, dan diperlukan tim Ad Hoc yang berada di sekitar Gubernur untuk melakukan pengawasan secara objektif, ” tambahnya
Tiga point pakta integritas yakni, bebas korupsi, bebas narkoba dan tidak berbisnis, juga ditanggapiDekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Prof. Dr. Herawan, S.H, M.Hum. Menurutnya pakta integritas adalah bahan evaluasi Gubernur menilai integritas pegawainya dan senjata ampuh mewujudkan good goverment, clean and clear.
“Saya rasa ini merupakan suatu senjata ampuh dan menjadi bahan evaluasi seorang Gubernur menyangkut integritas pegawainya dan saya rasa jika ada pegawai yang melanggar fakta integritas ini, Pak Ridwan akan segera mencopot jabatan pegawai tersebut, karena saya melihat pak Ridwan ini orangnya berani dan tidak bisa ditekan, ” ungkapnya ketika ditemui di kantornya, Senin (29/02/2016).
Tapi kemungkinan pakta integritas akan hambar akibat pengaruh tekanan politik orang-orang disekeliling Gubernur dan wakil Gubernur, kata Prof Herawan dimungkinakn terjadi. Untuk itu dikembalikan kepada sosok kepala daerah apakah dapat mengatasi tekanan itu sendiri. “Kemungkinan itu pasti ada tetapi Gubernur kita sekarang itu saya yakin orangnya tegas dan tidak bisa ditekan, saya optimis pakta integritas ini mampu meminimalisir pegawai yang korupsi, yang memakai narkoba dan yang sering melakukan bisnis terhadap proyek pemerintah, ” tutur Herawan.
0 komentar:
Posting Komentar